Mayor Jenderal Ahmed Saeed bin Brik, kepala Majelis Nasional Dewan Transisi Selatan, penjabat presiden Dewan Transisi Selatan (STC), mengatakan dalam sebuah pernyataan selama acara peringatan untuk mendiang penulis "Najib Yabli" kemarin di ibukota, Aden, mengomentari serangan teroris milisi Houthi yang menargetkan pelabuhan minyak Al-Dabba dan Al-Nashima dengan pesawat tak berawak.
”Serangan Houthi baru-baru ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kelambanan masyarakat internasional dan pemerintah," katanya.
Mayor Jenderal Ben Brik berbicara kepada masyarakat internasional, mengatakan, "Lepaskan kami, dan kami tahu kami sedang berhadapan dengan kelompok sesat ini."
Mayor Jenderal "Ben Brik" menuduh bahwa serangan drone yang menghantam pelabuhan Al-Nashima dan Al-Daba di pantai selatan Yaman diluncurkan dari daerah-daerah di bawah kendali wilayah Kodam I Tentara Yaman yang berpusat di Seiyun, Hadramaut dan pro kepada Partai Al Islah.
Dia menambahkan, "Kami tidak merasa terhormat untuk tinggal dengan kelompok yang menusuk dari belakang." Dengan menuduh keterlibatan Partai Al Islah pada serangan Houthi itu.
Milisi teroris Houthi telah menargetkan, beberapa hari yang lalu, pelabuhan minyak Al-Dabbah dan Al-Nashima dengan drone jebakan, beberapa minggu setelah ancaman milisi untuk menargetkan pelabuhan minyak di selatan.
Penargetan Houthi terhadap pelabuhan minyak di Hadhramaut dan Shabwa bertepatan dengan berakhirnya kendali Al Islah atas ladang minyak di Shabwa dan mendekati tanggal keberangkatannya dari Hadramaut, menyusul meningkatnya aksi demonstrasi yang menuntut keluarnya Pasukan Kodam I dari Hadramaut menuju garis depan melawan Houthi di Marib.
Dia menjelaskan ini merupakan adanya koordinasi antara Houthi dan Islah untuk terus mengeksploitasi kekayaan alam selatan untuk memperpanjang perang dan menguras sumber daya koalisi pemerintah untuk mencapai kepentingan pribadi para pemimpin milisi.
Dia juga menekankan perlunya pembatalan cepat semua fasilitas yang dihasilkan dari Perjanjian Stockholm dan Gencatan Senjata PBB, dan pemerintah harus menduduki kembali Al Hudaydah yang sebelumnya diserahkan pemerintah ke Houthi menyusul perjanjian tersebut.
Pernyataan Bin Breik ini berbeda dengan kecaman dari pemerintah, Al Islah dan lain sebagainya yang melihat serangn drone Houthi merupakan pesanan dari Iran.
Bin Breik merupakan Wakil Presiden pemerintahan de facto Yaman Selatan (STC) dengan Presiden Aidarous Al Zubaidi yang duduk sebagai anggota Dewan Presidium Yaman (PLC) yang diketuai Presiden Rashad Al Alimi.
Selain wakil presiden, Bin Breik juga menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional yang menjadi cikal bakal parlemen Yaman Selatan di masa mendatang.
STC mendukung aksi demo untuk memindahkan semua prajurit Kodam I dari Lembah Hadramaut ke Marib garis terdepan melawan Houthi. Namun Kodam I merasa wilayah kerja mereka memang di Lembah Hadramaut dan menilai wacana pemindahan pasukan merupakan bagian dari agenda separatisme STC.
Di balik persaingan STC dengan Kodam I yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Partai Al Islah, terdapat persaingan bisnis dan usaha.
Sejumlah perusahaan minyak di bawah STC yang mengambil alih proyek perusahaan Al Islah di dua target itu terganggu.
Bahkan BUMN yang mengelola minyak di kawasan mengatakan akan menunda operasi jika keamanan tidak terjamin.
Meski STC tidak diakui oleh negara seabagai lembaga negara secara resmi, namun Presidennya Mayjen Aidarous Al Zubaidi merupakan anggota PLC.
Selain itu, sama dengan berbagai oarpol di Yaman, STC juga mempunyai jaringan perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan, media dan lain sebagainya yang menjadi sumber pendapatan dan penerimaan lembaga tersebut, digunakan untuk pengganjian pegawai dan milisinya.
STC juga mendapat jatah 50 persen kursi di kabinet Yaman terbaru.
About Admin2
0 comments:
Post a Comment