Saat itu Lhasa memberontak yang membuat militer Tiongkok bergerak menganeksasi Tibet secara keseluruhan.
Namun, walau diwarnai naik turun Tiongkok dinilai sukses menerapkan 'satu negara dua sistem' di Hongkong.
Administrasi Hongkong bahkan kini menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar untuk Tiongkok.
Hongkong tetap mempertahankan benderanya, penerbitan paspor, penerbitan mata, keanggotaan di FIFA dan kebijakan imigrasi yang ketat. Hanya Kemenlu dan Kementerian Pertahanan yang ditiadakan.
Sistem ini juga berlaku di Macau dan ditawarkan untuk menjadi solusi penyatuan Taiwan kembali ke Tiongkok daratan. Lalu mengapa tidak diterapkan di Xinjiang atau Turkistan Timur/Uighur?
Keberhasilan Tiongkok ini seharusnya juga ditiru oleh India yang belakangan malah menghapus otonomi di daerah yang sebenarnya tidak sepenuhnya berada dalam kedaulatannya seperti Kashmir.
Kini Jammu dan Kashmir malah dipecah menjadi Ladakh yang mempunyai dua teritori Kargil dan Leh.
Berbeda dengan para pemberontak di North East India yang malah banyak yang mendapat otonomi baru seperti Bodoland, Gorkhaland dan lain sebagainya.
Padahal puluhan Princely State atau negara kepangeranan yang semi merdeka dibubarkan dengan sukarela maupun paksa.
Padahal jika India tetap menghormati para negara kepangeranan ini baik sebagai state maupun teritories, bukan tak mungkin negara ini akan sangat makmur.
Kasus yang sama juga terjadi di Yaman yang dulunya terbagi dua Yaman Utara dan Selatan. Negara Yaman Selatan ini juga terdiri dari dua negara yang masing-masing merupakan konfederasi banyak keemiran di Uni Emirat Arabia Selatan dan Hadhramaut.
Karena 'kerasukan kekuasaan' penyatuan Yaman kini menjadi sumber konflik yang tak berkesudahan.
About peace
0 comments:
Post a Comment