Kelompok Houthi yang berkuasa di Sana melalui pemerintahan penyelamat yang mereka dirikan menggunakan berbagai cara untuk menyita aset pihak yang dianggap musuh negara alias pihak yang beroposisi kepada pihak mereka.
Mulai dari perusahaan, harta pribadi dan belakangan lembaga kemanusiaan atau Yayasan.
Dua lembaga besar yang dikenal mempunyai aset jumbo, belakangan asetnya disita oleh Houthi.
Kelompok Houthi menggunakan cara damai dalam penyitaan dengan mengundang pengurus utamanya untuk melakukan pemilihan pengurus baru dengan memasukkan unsur Houthi dan mengubah sedikit logo dan AD/ART nya.
Tujuannya, pengurus baru tetap dapat melanjutkan kegiatannya menampung sumbangan publik dengan aset dimulai dari awal.
Akibatnya, pengurus yayasan yang tidak setuju akan memindahkan kantor pusatnya ke Aden di wilayah pemerintah yang sah dengan menggunakan sisa aset yang tidak berada dalam kuasa Houthi.
Dua yayasan besar dengan aset setara triliunan rupiah dan telah beroperasi selama puluhan tahun termasuk di antara yang mengalami penyitaan aset oleh Houthi.
Pertama adalah Yayasan Jamiyah Al Islah Al Ijtimai atau The Charitable Society for Social Welfare (CSSW).
Meski lembaga ini teregistrasi di PBB, namun kepengurusannya sudah diketahui publik merupakan simpatisan Partai Al Islah yang tidak disukai Houthi.
CSSW didirikan sebagai organisasi amal non-pemerintah pada Maret 1990 di Yaman oleh sekelompok tokoh sukarelawan dan sosial Yaman.
Lembaga yang mempunyai situs web csswyemen.org ini mempunyai cabang dan komite di seluruh distrik dan provinsi Yaman yang berjumlah hingga 23 cabang dan 26 komite pada tahun 2008.
Pada tahun 2015, CSSW menerima sertifikat ISO 9000 -2008 dna menjadi mitra aktif UNICEF, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).
Lembaga kemanusiaan lainnya yang asetnya disita Houthi adalah milik eks Presiden Abdullah Saleh yang tewas dieksekusi Houthi.
Yayasan Saleh Foundation for Social Development akhirnya mengalami nasib yang sama dan akhirnya memindahkan kantor pusatnya ke Aden untuk mengelola sisa aset yang tidak bisa disita Houthi.
Kini Yayasan Saleh banyak membantu para pengungsi di Provinsi Marib dan Al Jawf di wilayah pemerintah yang sah.
Penanggung jawab Yayasan menjelaskan kepada media Yaman bahwa Yayasan telah memulihkan aktivitas dan operasionalnya setelah penghentian paksa dan penyitaan properti dan asetnya oleh milisi kudeta Houthi di Sanaa dan di seluruh provinsi Yaman di bawah kendali mereka.
Yayasan Al-Saleh didirikan pada tahun 2004, dan menerima dukungan besar dari Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh pada saat itu, karena Yayasan, yang manajemennya dipimpin oleh putranya Ahmed, dianggap sebagai salah satu lembaga kemanusiaan dan amal terpenting di dunianyang mengharumkan nama negara untuk proyek-proyek kemanusiaan dan bantuan serta dukungan untuk yang membutuhkan dan orang miskin.
Yayasan secara signifikan mengurangi kegiatannya setelah peristiwa 2011 yang menggulingkan Presiden Saleh dan penugasan Ahmed ke UEA sebagai duta besar untuk Yaman. Yayasan kembali beroperasi tahun ini 2022 untuk mengumumkan kegiatannya secara signifikan di sejumlah provinsi Yaman yang dibebaskan dari tangan Houthi.
Yayasa menilai Duta Besar Ahmed Ali Abdullah Saleh menjadi sasaran keputusan yang tidak adil, dimulai dengan mencopotnya dari jabatannya sebagai duta besar, serta resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2015, yang menganggapnya sebagai salah satu hambatan untuk proses politik karena sempat berkoalisi dengan Houthi.
Duta Besar Ahmed Ali tinggal di UEA sejak dikeluarkannya resolusi internasional dan tidak terlibat dalam kegiatan politik apa pun, kecuali untuk mengeluarkan pernyataan belasungkawa dan pertemuan individu dengan para pemimpin pemerintah di Yaman dan duta besar negara-negara besar di dunia.
Setelah konsultasi di Riyadh, yang disponsori oleh Dewan Kerjasama Teluk, pada akhir Maret, ditekankan bahwa pemerintah Yaman akan mendorong pembatalan semua keputusan internasional kepada Duta Besar Ahmed Ali dan ayahnya, mendiang Presiden Ali Abdullah Saleh, dalam kerangka rekonsiliasi dan konsensus nasional sebagai upaya perlunya menyatukan barisan dan mengakhiri perang dan krisis saat ini.
0 comments:
Post a Comment