Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris meminta agar tenaga kerja lokal mendapat kuota dominan di mega proyek senilai Rp 130 triliun tersebut.
Komisi yang membidangi urusan tenaga kerja ini kata Agus, segera memanggil seluruh Lurah se-Kota Bontang untuk mendata jumlah pencari kerja (pencaker) di wilayahnya. Data pencaker itu nantinya menjadi basis pemerintah memberikan pelatihan tenaga kerja.
"Saya jadwalkan segera memanggil Lurah dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Perizinan dan PTSP supaya kita langsung bergerak saja menyambut proyek kilang ini, jangan sampai jadi penonton," ujar Agus saat dihubungi, Jumat (2/2)
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini mengusulkan pentingnya pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus mengurusi ketenagakerjaan. Menurutnya, Pemkot Bontang harus memiliki lembaga khusus untuk melatih tenaga ahli siap pakai di dunia industri.
Dengan demikian, saat proyek konstruksi mulai berjalan, tenaga kerja asal Bontang mampu bersaing dengan tenaga kerja luar daerah sesuai standard dan kompetensi yang dibutuhkan.
Selain itu, kebutuhan SDM berkualifikasi diprediksi bakal meningkat, seiring peluang investasi yang mulai massif di Bontang. Seperti, pembangunan pabril pengolahan crude palm oil, dan pembangunan PLTUdi Teluk Kadere.
"Mumpung masih ada waktu, akan lebih baik kalau pemerintah memfasilitasi pelatihan agar tenaga kerja kita siap bersaing," tuturnya.
Agus menambahkan, selama ini lowongan kerja untuk dengan skill banyak diisi pencaker dari luar Bontang. Kondisi ini tentu perlu jadi perhatian, mengingat Bontang sebagai kota industri harus jadi penyedia tenaga kerja skill sesuai kualifikasi industri migas.
Selaku Anggota Badan Anggaran DPRD, Agus pun akan mendukung pemerintah dalam penggangaran pembentukan Satgas Ketenagakerjaan. Dana operasional diperlukan sekitar Rp 15-20 miliar untuk membiayai pelaksanaan ini hingga tuntas.
"Kami akan siapkan dukungan anggaran yang maksimal kalau keperluannya untuk pelatihan dan peningkatan SDM. Kita tidak istilah klasik, jadi penonton di daerah sendiri terjadi saat proyek kilang mulai jalan," tandasnya. (sumber/adm)
Nb. Yuk gabung IICH dan IMECH
Dengan demikian, saat proyek konstruksi mulai berjalan, tenaga kerja asal Bontang mampu bersaing dengan tenaga kerja luar daerah sesuai standard dan kompetensi yang dibutuhkan.
Selain itu, kebutuhan SDM berkualifikasi diprediksi bakal meningkat, seiring peluang investasi yang mulai massif di Bontang. Seperti, pembangunan pabril pengolahan crude palm oil, dan pembangunan PLTUdi Teluk Kadere.
"Mumpung masih ada waktu, akan lebih baik kalau pemerintah memfasilitasi pelatihan agar tenaga kerja kita siap bersaing," tuturnya.
Agus menambahkan, selama ini lowongan kerja untuk dengan skill banyak diisi pencaker dari luar Bontang. Kondisi ini tentu perlu jadi perhatian, mengingat Bontang sebagai kota industri harus jadi penyedia tenaga kerja skill sesuai kualifikasi industri migas.
Selaku Anggota Badan Anggaran DPRD, Agus pun akan mendukung pemerintah dalam penggangaran pembentukan Satgas Ketenagakerjaan. Dana operasional diperlukan sekitar Rp 15-20 miliar untuk membiayai pelaksanaan ini hingga tuntas.
"Kami akan siapkan dukungan anggaran yang maksimal kalau keperluannya untuk pelatihan dan peningkatan SDM. Kita tidak istilah klasik, jadi penonton di daerah sendiri terjadi saat proyek kilang mulai jalan," tandasnya. (sumber/adm)
Nb. Yuk gabung IICH dan IMECH
About Admin2
0 comments:
Post a Comment