Kondisi demikian terungkap saat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo menjadi pembicara utama pada acara seminar dan peluncuran Socio Political Entrepreneurship Award for Villages di Universitas Brawijaya (UB) Malang kemarin. “Desa-desa ramai mendirikan BUMDes,” ujar Eko. Sayangnya, gairah untuk membangun BUMDes tersebut belum beriringan dengan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di desa.
Karena itu dari 22.000 BUMDes yang telah berdiri, baru sekitar 8.000 BUMDes saja yang selalu aktif. BUMDes yang sudah aktif menurutnya juga belum tentu mampu menghasilkan laba yang baik untuk keberlanjutannya. “Berdasarkan pendataan Kemendes PDTT, dari 8.000 BUMDes yang aktif, baru sekitar 4.000 BUMDes yang sudah menghasilkan laba,” ujar Eko. Agar keberadaan BUMDes mampu untuk membangun kemandirian desa, Eko mengaku sudah membangun komunikasi dan kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan pelatihan serta pendampingan.
Selain itu Kemendes PDTT juga mempersiapkan pembentukan holding BUMDes secara nasional. Bahkan pengelolaannya direncanakan dilaksanakan secara terpusat dengan dukungan dari anak perusahaan BUMN. Holding BUMDes tersebut juga akan dibangun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga semakin mendekatkan proses pendampingan untuk keberlanjutan BUMDes di desa masing-masing.
“Komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota sudah kami lakukan,” tuturnya. Keberadaan holding BUMDes ini berpotensi besar men- jadi sebuah perusahaan besar berskala internasional. Potensi untuk membangun perusahaan besar melalui BUMDes ini sudah ada, yakni besarnya jaringan desa di seluruh Indonesia yang mencapai 74.190 desa. “Apabila BUMDes sudah berdaya, penyaluran subsidi-subsidi pemerintah bisa langsung melalui BUMDes. Bahkan BUMDes diharapkan juga mampu membina serta bekerja sama dengan koperasi-koperasi di desa untuk pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Malang Wildan Syafitir menyatakan, keberadaan BUMDes sangat strategis untuk membangun kemandirian desa dan masyarakatnya. “Mereka harus berdaya dan bukan sekadar menjadi penonton seperti yang saat ini terjadi,” ujarnya.
Keberadaan BUMDes diakuinya bukan sekadar mencari keuntungan perusahaan saja. Tapi kehadirannya juga untuk menggulirkan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. BUMDes bisa dihadirkan sebagai salah satu bentuk nyata, menghadang korporasi besar maupun tengkulak yang hanya mencari keuntungan di tingkat desa. (adm)
Nb. Yuk gabung IICH dan IMECH
Selain itu Kemendes PDTT juga mempersiapkan pembentukan holding BUMDes secara nasional. Bahkan pengelolaannya direncanakan dilaksanakan secara terpusat dengan dukungan dari anak perusahaan BUMN. Holding BUMDes tersebut juga akan dibangun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga semakin mendekatkan proses pendampingan untuk keberlanjutan BUMDes di desa masing-masing.
“Komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota sudah kami lakukan,” tuturnya. Keberadaan holding BUMDes ini berpotensi besar men- jadi sebuah perusahaan besar berskala internasional. Potensi untuk membangun perusahaan besar melalui BUMDes ini sudah ada, yakni besarnya jaringan desa di seluruh Indonesia yang mencapai 74.190 desa. “Apabila BUMDes sudah berdaya, penyaluran subsidi-subsidi pemerintah bisa langsung melalui BUMDes. Bahkan BUMDes diharapkan juga mampu membina serta bekerja sama dengan koperasi-koperasi di desa untuk pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Malang Wildan Syafitir menyatakan, keberadaan BUMDes sangat strategis untuk membangun kemandirian desa dan masyarakatnya. “Mereka harus berdaya dan bukan sekadar menjadi penonton seperti yang saat ini terjadi,” ujarnya.
Keberadaan BUMDes diakuinya bukan sekadar mencari keuntungan perusahaan saja. Tapi kehadirannya juga untuk menggulirkan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. BUMDes bisa dihadirkan sebagai salah satu bentuk nyata, menghadang korporasi besar maupun tengkulak yang hanya mencari keuntungan di tingkat desa. (adm)
Nb. Yuk gabung IICH dan IMECH
About Admin2
0 comments:
Post a Comment