Budi Karya mengatakan pemerintah menginginkan adanya investor asing yang dapat mengelola pelabuhan ataupun sektor bandara di Indonesia. Khususnya, bagi mereka yang telah memiliki pengalaman mengelola pelabuhan dan bandara.
"Saya pikir hubungan baik antara Indonesia dan India ini bisa didalami, bisa di-improve dalam suatu kegiatan yang konkrit. Khususnya di airport dan di pelabuhan," katanya di acara Forum Infrastructure India-Indonesia di Ritz Carlton, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Budi Karya menjelaskan beberapa proyek bandara yang akan ditawarkan ke India adalah yang memiliki skala besar dan menengah. Contohnya Bandara Kualanamu, Bandara di Balikpapan, Bandara Raden Inten di Lampung, Bandara di Tarakan, dan Bandara di Labuan Bajo.
"Kalau seaport, yang available itu mestinya di Kuala Tanjung dan Bitung. Dan lain-lain ada seaport dalam skala lebih kecil itu ada di Indonesia bagian tengah," ujar dia.
Sementara untuk proyek kereta api, Budi Karya mengatakan pihaknya berencana menawarkan proyek kereta api Makassar ke Pare-pare kepada India. Menurutnya, India bisa masuk dalam proyek tersebut.
"Kan sebagian daripada investasinya kita lakukan secara KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha). Itu dimungkinkan apabila India masuk ke kereta api selain seaport dan airport," tuturnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, walaupun proyek-proyek tersebut ditawarkan kepada pihak asing, bukan berarti pemerintah menjual proyek tersebut. Investor asing hanya diberikan hak konsesi terbatas (limited consession) untuk mengelola proyek tersebut.
"Sebenarnya bukan hanya kepada India saja. Memang kita memberikan kesempatan limited consession, katakan bisa 20-30 tahun. Jadi bukan kita menjual," tegas Budi. (sumber/adm)
Nb. Yuk gabung IICH dan IMECH
"Kalau seaport, yang available itu mestinya di Kuala Tanjung dan Bitung. Dan lain-lain ada seaport dalam skala lebih kecil itu ada di Indonesia bagian tengah," ujar dia.
Sementara untuk proyek kereta api, Budi Karya mengatakan pihaknya berencana menawarkan proyek kereta api Makassar ke Pare-pare kepada India. Menurutnya, India bisa masuk dalam proyek tersebut.
"Kan sebagian daripada investasinya kita lakukan secara KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha). Itu dimungkinkan apabila India masuk ke kereta api selain seaport dan airport," tuturnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, walaupun proyek-proyek tersebut ditawarkan kepada pihak asing, bukan berarti pemerintah menjual proyek tersebut. Investor asing hanya diberikan hak konsesi terbatas (limited consession) untuk mengelola proyek tersebut.
"Sebenarnya bukan hanya kepada India saja. Memang kita memberikan kesempatan limited consession, katakan bisa 20-30 tahun. Jadi bukan kita menjual," tegas Budi. (sumber/adm)
Nb. Yuk gabung IICH dan IMECH
About peace
0 comments:
Post a Comment