"Jadi semangat yang ada sekarang itu semangat 212, kemudian energi 212 itu sekarang kita alihkan menjadi gerakan ekonomi. Jangan demo terus, udah selesai lah demo itu, tapi ekonominya kita perkuat," kata Ma'ruf Amin saat membuka rapat kerja nasional LPPOM MUI di Hotel Royal Pajajaran, Bogor, Rabu (5/4/2017).
"Sekarang ini kita maju lagi, selain sertifikasi halal, mensyariahkan ekonomi, kita juga sekarang ingin mengembangkan bisnisnya, dan sudah mulai. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan ekonomi umat ini kita dorong untuk lebih praktis kegiatannya," tambahnya Ma'ruf.
Menurutnya, peran MUI dalam prilaku berbangsa dan bernegara bukan hanya masalah keagamaan dan masalah umat, tapi bagaimana membangun ekonomi masyarakat, dan membangun politik bernegara.
Terkait ekonomi, Ma'ruf menyebut MUI dalam upaya merubah sistem ekonomi lama yang lebih berpihak kepada pengusaha konglomerat. "Jadi gerakan yang akan kita bangun itu "arus baru ekonomi indonesia". Jadi arus ekonomi Indonesia akan kita balik, dari sistem yang kemarin, kita balik supaya pemerintah berpihak kepada pengusaha lemah dalam rangka menghilangkan gap atau kesenjangan antara kelompok-kelompok pengusaha," papar Ma'ruf.
Dalam waktu dekat, lanjut Ma'ruf, MUI akan menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat di Jakarta. Kongres ini, kata Ma'ruf, juga akan dihadiri Presiden Jokowi dan dilakukan sebagai sarana untuk melakukan sinergi dan koordinasi antar pengusaha di Indonesia.
"Forum ini kita sebut dengan Kongres Ekonomi Umat. Kongres ini akan digelar di Jakarta, akan dihadiri oleh berbagai kelompok masyarakat. Di situ kita akan bahas berbagai masalah, termasuk regulasi. Kita harap itu bisa dilaksakanan setelah Pilkada, artinya supaya tidak berbau Pilkada, tidak perlu itu," katanya.
"Presiden Jokowi sudah mengetahui ini, dan semoga beliau nanti yang akan membuka kongres ini," imbuhnya.
Dalam sambutannya, Ma'ruf juga sempat menyampaikan hasil diskusinya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam diskusi tersebut, Presiden Jokowi telah "merebut" aset tanah konglomerat yang tidak tergarap.
"Salah satu yang diungkap Presiden itu adalah, presiden akan meredistribusi aset, artinya tanah-tanah yng tidak tergarap konglomerat itu akan diambil oleh Presiden. Dan yang sekarang sudah ada di tangan Presiden itu ada 12,7 juta hektar, dan ini akan dibagi kepada masyarakat, pesantren dan koperasi," papar Ma'ruf.
"Tapi presiden akan berikan itu tanah jika siap digarap, tidak boleh kalau akan dijual lagi. Banyak tanah-tanah itu di daerah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kalau di Jawa sudah tidak ada," imbuhnya. (sumber/adm)
Nb. Yuk gabung IICH dan IMECH