Dikutip dari Setkab.go.id, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, yang jelas Presiden telah mendapatkan laporan mengenai hal ini, dan Presiden sudah empat kali menyampaikan secara terbuka, baik di Kalimantan Timur, di Jawa Timur, kemarin di salah satu acara media, dan terakhir ketika melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan.
“Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada MKD. Presiden juga meminta masyarakat untuk menunggu apapun putusan MKD,” kata Pramono kepada wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (1/12) siang.
Baca juga: MKD: Kasus Novanto Ditindak Lanjuti Tanpa Pengaduan
Pramono yang mengaku sudah mendengar langsung rekaman percakapan yang melibatkan Ketua DPR-RI Setya Novanto dan pimpinan PT. Freeport Indonesia itu menilai, isu tersebut meliputi isu hukum dan politik, dan MKD merupakan institusi yang telah disepakati untuk menyelesaikan masalah ini.
“Pemerintah tidak berwenang untuk menilai benar atau salah isi rekaman percakapan tersebut, yang akan menjadi materi yang diperdengarkan dalam sidang MKD,” tegas Pramono.
Saat ditanya tentang siapa yang telah melaporkan isi rekaman ‘pencatutan’ nama Presiden dan Wakil Presiden itu, Pramono Anung menolak menyebutkan. “Yang namanya pemerintah itu ya yang laporan banyak,” ujarnya. (red2)