Skema fasilitas dan tunjangan bagi Anggota Parlemen (Member of Parliament/MP) di India kembali menjadi sorotan publik. Selain gaji pokok, para legislator India menikmati beragam fasilitas negara yang nilainya jika dikonversi ke rupiah tergolong sangat besar.
Dengan asumsi nilai tukar 1 Rupee India setara Rp200, besaran gaji dan tunjangan MP India terlihat cukup signifikan jika dibandingkan dengan standar pendapatan masyarakat umum di Asia Selatan maupun Asia Tenggara.
Gaji pokok seorang MP India tercatat sebesar 124.000 Rupee per bulan. Jika dikonversi ke rupiah, angka tersebut setara dengan sekitar Rp24,8 juta per bulan, di luar berbagai tunjangan lainnya.
Selain gaji, MP India menerima fasilitas komunikasi berupa tunjangan telepon dan internet sebesar 150.000 Rupee per tahun. Dalam rupiah, fasilitas ini bernilai sekitar Rp30 juta per tahun.
Dalam hal transportasi udara, negara memberikan 34 kali penerbangan domestik gratis setiap tahun. Fasilitas ini memungkinkan mobilitas tinggi antarnegara bagian tanpa beban biaya pribadi.
Untuk perjalanan darat jarak jauh, MP India juga mendapatkan hak perjalanan kereta api kelas satu secara gratis. Hak ini berlaku selama masa jabatan dan mencakup jaringan rel nasional India yang sangat luas.
Fasilitas energi juga menjadi bagian dari hak legislator. Setiap MP berhak atas listrik gratis hingga 50.000 unit per tahun, jumlah yang jauh melampaui konsumsi rumah tangga biasa.
Tidak hanya listrik, pasokan air bersih juga digratiskan hingga 4.000 kiloliter per tahun. Jumlah ini cukup untuk kebutuhan rumah tangga besar maupun aktivitas pendukung lainnya.
Untuk menunjang kegiatan administratif, MP India menerima tunjangan operasional kantor sebesar 62.000 Rupee per bulan. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp12,4 juta per bulan.
Negara juga menyediakan tunjangan perumahan sebesar 200.000 Rupee per bulan. Jika dikonversi, angka ini mencapai Rp40 juta per bulan, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas rumah dinas.
Setelah tidak lagi menjabat, seorang MP tetap berhak atas pensiun bulanan sebesar 31.000 Rupee. Dalam rupiah, nilai pensiun tersebut sekitar Rp6,2 juta per bulan.
Selain itu, layanan kesehatan sepenuhnya ditanggung negara. MP India dan anggota keluarganya mendapatkan akses perawatan medis gratis selama dan setelah masa jabatan.
Jika dihitung secara kasar, total manfaat tetap per bulan yang diterima MP India, tanpa menghitung listrik, air, dan transportasi gratis, bisa mencapai lebih dari Rp77 juta per bulan. Angka ini mencakup gaji pokok, tunjangan kantor, dan tunjangan perumahan.
Dalam setahun, nilai manfaat finansial langsung tersebut dapat menembus Rp900 juta, belum termasuk nilai implisit dari fasilitas transportasi, energi, dan layanan kesehatan gratis.
Perbandingan kemudian muncul dengan fasilitas anggota DPR Republik Indonesia. Gaji pokok anggota DPR RI berkisar Rp4,2 juta per bulan, namun meningkat signifikan setelah ditambah berbagai tunjangan.
Dengan tunjangan jabatan, kehormatan, komunikasi, reses, dan aspirasi, total pendapatan anggota DPR RI dapat mencapai kisaran Rp50–60 juta per bulan, tergantung posisi dan jabatan tambahan.
Namun, berbeda dengan India, beberapa fasilitas di Indonesia masih berbentuk penggantian biaya, bukan sepenuhnya gratis tanpa batas seperti listrik, air, atau transportasi publik nasional.
Di sisi lain, fasilitas kesehatan anggota DPR RI juga ditanggung negara, namun tidak selalu mencakup skema tanpa batas seperti yang diterapkan pada MP India.
Perbedaan utama terlihat pada filosofi kebijakan. India cenderung memberikan fasilitas besar untuk memastikan mobilitas dan independensi legislator di negara yang sangat luas secara geografis.
Sementara Indonesia lebih menekankan skema kombinasi antara gaji, tunjangan, dan fasilitas tertentu dengan pembatasan administratif yang lebih ketat.
Perbandingan ini memunculkan diskusi publik tentang efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pemberian fasilitas pejabat negara di negara berkembang.
Pada akhirnya, baik di India maupun Indonesia, besarnya fasilitas anggota parlemen selalu menjadi cermin hubungan antara negara dan wakil rakyatnya. Di tengah tuntutan akuntabilitas publik, transparansi atas angka-angka ini menjadi semakin penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.