MOGADISHU — Seorang tokoh klan terkemuka di Puntland, wilayah otonom di timur Somalia, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Said Abdullahi Deni, menimbulkan diskusi baru tentang hubungan pusat‑daerah dan dinamika politik di negara yang sistem federasinya sering dibandingkan dengan Uni Emirat Arab (UAE). Dalam pernyataannya, tokoh itu mengecam sikap Deni yang dianggap diam terhadap keputusan Israel yang mengakui kedaulatan Somaliland, wilayah otonom lain di barat laut Somalia yang sudah lama mendeklarasikan kemerdekaan. Kritikan ini menghidupkan kembali perdebatan tentang kesetiaan terhadap negara, peran elite, dan hubungan antara pusat dan wilayah.
Beberapa pengamat politik mengatakan bahwa struktur federal Somalia dari luar tampak mirip dengan sistem federasi di UAE, di mana beberapa emirat memiliki otonomi luas tetapi tetap berada di bawah pemerintahan federal. Namun, kontrasnya di Somalia, beberapa negara bagian seperti Somaliland dan Puntland sering kali bersikap melawan atau menentang pemerintah pusat di Mogadishu. Situasi ini menciptakan dinamika yang berbeda dengan federasi UAE yang relatif stabil dan terkoordinasi. Di Somalia, federalisme berjalan di tengah sejarah panjang ketegangan, tuntutan otonomi yang kuat, dan realitas politik lokal yang kompleks.
Puntland, yang terbentuk setelah runtuhnya pemerintahan pusat Somalia pada awal 1990‑an, memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan otonomi dan kedaulatan daerah. Kritik terhadap Presiden Deni dari tokoh klan ini menunjukkan bahwa ada kekuatan lokal yang siap menantang keputusan elit politik pusat, maksudnya ibukota Puntland, Garoowe, terutama ketika pandangan mereka dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional atau politik lokal. Pernyataan keras ini pun mencerminkan karakter politik Somalia yang penuh intrik, di mana elite regional dapat memainkan peran penting dalam menekan kebijakan pemerintah.
Kritikus mendesak Deni untuk segera mengutuk keputusan Israel yang mengakui Somaliland, sebuah langkah yang dianggap dapat memperkuat klaim kemerdekaan wilayah tersebut. Menurut tokoh klan tersebut, sikap diam yang diambil Deni pada masalah ini tidak hanya melemahkan posisi Garoowe dan Mogadishu, tetapi juga mempertanyakan komitmen presiden terhadap persatuan nasional. Di mata mereka, presiden seharusnya lebih vokal dalam membela integritas wilayah Somalia dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi.
Perspektif ini menambah warna baru dalam lanskap politik Puntland, di mana tokoh oposisi regional tidak sekadar mengkritik, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dan politik atas keputusan kebijakan luar negeri yang dianggap sensitif. Pernyataan itu datang pada saat Somalia berupaya membangun kembali stabilitas politik dan ekonominya setelah puluhan tahun konflik, serta berusaha memperkuat institusi federasinya di tengah tekanan dari berbagai pihak. Situasi ini menunjukkan bahwa dinamika internal Somalia sering kali jauh lebih rumit daripada yang terlihat oleh pengamat internasional.
Beberapa analis melihat situasi di Somalia seperti gambaran Uni Eropa (UE), di mana sejumlah negara anggota memiliki identitas kuat dan kadang mengusung kebijakan yang bertentangan dengan pusat. Dalam analogi ini, Somaliland kerap disebut sebagai Inggris yang meninggalkan UE melalui semacam “Brexit politik”, sementara Puntland memainkan peran sebagai pemain yang tetap berada dalam federasi tetapi tidak ragu untuk mengekspresikan posisi independennya ketika dibutuhkan. Perbandingan ini menunjukkan betapa beragamnya karakter politik di dalam Somalia dan perbedaan sikap setiap wilayah terhadap pemerintah pusat.
Ketegangan yang muncul seputar keputusan Israel ini juga memicu diskusi tentang peran pemerintahan federal dalam mengelola hubungan internasional. Somalia, sebagai negara yang menderita perang dan fragmen politik selama beberapa dekade, menghadapi tantangan besar dalam merumuskan suara bersama di panggung global. Isu pengakuan terhadap Somaliland oleh negara luar memperumit dinamika tersebut, karena membuka ruang politik baru yang dapat digunakan oleh elite wilayah untuk memperkuat posisi mereka.
Pernyataan dari tokoh klan di Puntland itu semakin menarik perhatian publik setelah diberitakan secara luas di media sosial dan platform komunikasi politik. Banyak warga Puntland sendiri yang menyatakan dukungan terhadap sikap kritis tersebut, melihatnya sebagai bentuk keberanian politik di tengah kekosongan retorika yang sering terjadi di tingkat federal. Dukungan ini mencerminkan sebuah kenyataan politik: bahwa sentimen regional dan loyalitas terhadap wilayah kerap menjadi faktor penentu dalam penilaian publik terhadap pemimpin nasional.
Sementara itu, di Mogadishu, para pejabat pemerintah federal berusaha menenangkan suasana dengan menekankan pentingnya menjaga dialog internal dan mencari solusi diplomatik yang tidak merusak hubungan dengan sekutu luar negeri. Pemerintah federal telah menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan persatuan Somalia dan menolak segala upaya yang dapat menciptakan perpecahan lebih lanjut di negara itu. Dalam hal ini, Mogadishu mencoba menyeimbangkan antara tuntutan domestik dan kompleksitas hubungan internasional yang lebih luas.
Para pengamat luar negeri yang mengikuti perkembangan politik Somalia juga mencatat bahwa krisis semacam ini tidak jarang terjadi dalam federasi yang baru berkembang. Mereka menunjukkan bahwa federalisme memang memungkinkan wilayah memiliki suara sendiri, namun hal ini sering kali membawa tantangan besar dalam menyatukan kebijakan nasional terutama dalam kebijakan luar negeri. Somalia, dengan sejarah konflik panjang dan tuntutan otonomi kuat, menjadi contoh kasus yang kompleks dalam penerapan prinsip federalisme.
Somaliland, yang mendeklarasikan kemerdekaannya sejak awal 1990‑an, telah berupaya mendapatkan pengakuan internasional selama puluhan tahun. Keputusan Israel yang dipersoalkan ini menjadi momentum penting bagi wilayah itu untuk memperkuat klaimnya, meskipun pemerintah Somalia secara resmi menolak setiap bentuk pengakuan tersebut. Kritikan dari tokoh klan Puntland semakin menguatkan tekanan terhadap Mogadishu untuk mengambil sikap yang lebih tegas atas isu yang sensitif ini. Situasi ini mengungkapkan betapa kebijakan luar negeri dapat berdampak signifikan terhadap politik domestik di Somalia.
Dinamika politik di Puntland sendiri memperlihatkan bahwa oposisi regional memiliki kapasitas untuk mempengaruhi diskursus politik nasional. Kelompok atau tokoh oposisi ini tidak sekadar bersuara, tetapi mengajukan tuntutan konkret kepada presiden untuk mengambil langkah yang jelas atau mundur dari jabatannya jika gagal melindungi kepentingan nasional. Tuntutan seperti ini menunjukkan tingkat ketegangan yang tinggi antara pemerintah federal dan kekuatan politik daerah, semakin memperkaya konteks federalisme Somalia.
Kritik ini juga memicu perdebatan luas di media lokal dan forum politik. Banyak yang mempertanyakan apakah pemerintah federal selama ini cukup efektif dalam mewakili Somalia di forum internasional atau justru terlalu banyak tunduk pada tekanan luar negeri. Kritik semacam itu menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan luar negeri Mogadishu dan perlunya rekonsiliasi antara kepentingan nasional dan tekanan politik regional.
Selain itu, isu ini juga membuka diskusi baru mengenai hubungan antara Somalia dan negara lain di kawasan, termasuk negara-negara Teluk. Banyak pengamat mencatat bahwa Somalia sempat menunjukkan ketertarikan terhadap hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Teluk seperti UAE, yang memiliki model federasi sendiri. Namun perbedaan utama antara sistem federal Somalia dan UAE terlihat jelas melalui dinamika konflik daerah versus pusat ini, dimana negara-negara bagian Somalia terus berusaha mempertahankan kedaulatan lokal mereka, kadang bertentangan dengan pemerintahan federal.
Sebagian warga Somaliland juga mengamati perkembangan ini dengan seksama, melihat bagaimana reaksi dari wilayah lain seperti Puntland terhadap isu pengakuan internasional. Hal ini memberi mereka bahan politik tambahan dalam memperjuangkan pengakuan yang lebih luas di dunia internasional. Dalam konteks ini, dinamika politik internal Somalia justru memperkuat narasi separatisme di Somaliland. Meski demikian, banyak pihak mengingatkan bahwa penyelesaian damai dan dialog tetap menjadi jalan terbaik untuk menjaga stabilitas nasional.
Di tengah semua perdebatan ini, beberapa pakar hukum konstitusi Somalia menekankan pentingnya memperkuat institusi federal dan menciptakan mekanisme yang lebih baik untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Mereka berpendapat bahwa tanpa kerangka kerja yang jelas dan disepakati secara luas, konflik semacam ini akan terus muncul dan melemahkan usaha rekonstruksi negara pasca-konflik. Pandangan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari berbagai kalangan yang berharap federalisme di Somalia dapat berjalan lebih efektif.
Menutup perbincangan, konflik antara tokoh klan di Puntland dan Presiden Deni soal sikap terhadap keputusan Israel menjadi cermin nyata tantangan federalisme di Somalia. Konflik ini memperlihatkan bagaimana politik lokal dan nasional saling terkait, serta bagaimana kebijakan luar negeri dapat berdampak jauh ke dalam arus politik domestik. Somalia, dengan segala kompleksitasnya, tetap berusaha menyeimbangkan antara kepentingan regional dan nasional demi masa depan yang lebih stabil.
Para pemimpin bangsa kini dihadapkan pada tugas berat: menyatukan suara Somalia dalam menghadapi tantangan global tanpa mengorbankan aspirasi dan hak negara bagian. Di tengah upaya tersebut, dinamika politik pendukung oposisi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses demokratis yang sedang berkembang di negara ini. Kisah ini bukan sekadar tentang kritik, tetapi tentang bagaimana federalisme diuji oleh realitas politik, sejarah, dan aspirasi rakyat yang beragam di Somalia.