Pernyataan terbaru datang dari Abdel Aziz al-Hilu, tokoh penting dalam Dewan Kedaulatan untuk Pendirian, yang menyebut kota Nyala sebagai "ibu kota Sudan yang baru". Video yang beredar luas menampilkan al-Hilu menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan para pendukungnya. Ucapannya sontak menimbulkan spekulasi mengenai arah masa depan politik Sudan yang tengah diguncang konflik.
Dalam video itu, al-Hilu menjelaskan bahwa dewan yang dipimpinnya telah menggelar serangkaian pertemuan untuk merumuskan peta jalan dan rencana strategis pemerintahan. Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah membentuk pemerintahan baru yang lebih sesuai dengan aspirasi rakyat Sudan. Kata-kata "Sudan yang baru" yang ia ucapkan terdengar sebagai sinyal kuat akan adanya pergeseran besar dalam lanskap politik negeri itu.
Kota Nyala, yang selama ini dikenal sebagai pusat penting di wilayah Darfur Selatan, tiba-tiba mendapatkan sorotan internasional. Penyebutan Nyala sebagai ibu kota baru menimbulkan tanda tanya besar di tengah dunia internasional, mengingat Khartoum secara historis telah menjadi pusat pemerintahan. Keputusan simbolis itu dianggap sebagian pihak sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas di Khartoum.
Abdel Aziz al-Hilu bukan nama asing di dunia politik Sudan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam gerakan pemberontakan dan pernah memimpin kelompok bersenjata yang menuntut keadilan serta otonomi lebih besar bagi wilayah perbatasan. Kini, posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Kedaulatan untuk Pendirian memberinya panggung politik yang lebih luas.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Sudan membutuhkan pemerintahan baru yang mampu menampung seluruh keragaman etnis dan agama. Menurutnya, kegagalan rezim-rezim sebelumnya berakar dari penolakan untuk mengakui pluralitas masyarakat Sudan. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan konsep "Sudan yang baru".
Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi politik Sudan yang semakin terpecah. Konflik antara militer resmi dan kelompok paramiliter RSF (Rapid Support Forces) membuat negara itu terjebak dalam krisis berkepanjangan. Di tengah kebuntuan politik itulah, langkah al-Hilu dan dewan yang dipimpinnya tampak seperti upaya membentuk pemerintahan paralel dan dianggap sebagai titik awal menuju perdamaian dalam berbagai dialog di masa depan.
Banyak analis menilai pengumuman itu sebagai strategi untuk memperkuat legitimasi politik di wilayah yang dikuasainya. Dengan menyebut Nyala sebagai ibu kota, al-Hilu seakan ingin menunjukkan bahwa pusat kekuasaan tidak lagi berada di Khartoum. Hal ini dapat diartikan sebagai tantangan langsung terhadap otoritas pemerintah pusat.
Meski demikian, masih belum jelas seberapa luas dukungan terhadap gagasan "Sudan yang baru" tersebut. Beberapa kelompok masyarakat di Darfur menyambut hangat ide itu, sementara pihak lain khawatir langkah ini justru akan memperdalam fragmentasi Sudan yang telah lama terbelah.
Isu perpindahan ibu kota bukanlah hal kecil. Dalam sejarah Sudan, Khartoum memiliki nilai simbolis dan strategis. Pemindahan status ibu kota ke Nyala dapat membawa implikasi geopolitik yang besar, baik di tingkat domestik maupun internasional. Apalagi, wilayah Darfur selama ini lebih dikenal sebagai daerah konflik ketimbang pusat pemerintahan.
Pernyataan al-Hilu juga menimbulkan reaksi di kalangan diplomat asing. Beberapa kedutaan besar dikabarkan tengah memantau situasi di Nyala untuk memastikan apakah pernyataan itu sekadar retorika politik atau benar-benar awal dari langkah konkrit. Hingga kini, belum ada pengakuan resmi dari negara-negara besar terkait deklarasi tersebut.
Bagi masyarakat Nyala sendiri, pernyataan itu menimbulkan rasa bangga sekaligus cemas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk keluar dari bayang-bayang konflik, namun ada juga yang khawatir Nyala akan menjadi target baru perebutan kekuasaan. Atmosfer kota pun dikabarkan semakin dipenuhi ketidakpastian.
Dalam pidatonya, al-Hilu menyebutkan rencana strategis untuk membangun infrastruktur pemerintahan di Nyala. Ia menyampaikan keinginan membentuk lembaga-lembaga yang lebih representatif, mulai dari parlemen baru hingga sistem peradilan yang independen. Pernyataan itu memperlihatkan betapa seriusnya ambisi yang tengah dirancang.
Namun, jalan menuju realisasi "Sudan yang baru" tentu tidak mudah. Tantangan terbesar adalah bagaimana menyatukan berbagai faksi bersenjata dan kelompok politik yang memiliki agenda berbeda. Sudan selama ini menjadi ladang tarik-menarik kepentingan, baik dari aktor domestik maupun asing.
Sebagian analis politik memperingatkan bahwa langkah al-Hilu berpotensi memicu benturan baru. Jika pemerintah pusat di Khartoum menolak legitimasi Nyala sebagai ibu kota alternatif, maka potensi pecahnya konflik lebih luas sangat mungkin terjadi.
Di sisi lain, ada juga yang melihat momen ini sebagai peluang transisi. Dengan krisis yang berkepanjangan, munculnya wacana pemerintahan baru dianggap bisa menjadi titik balik untuk mengakhiri kebuntuan politik. Meski demikian, semua bergantung pada kemampuan al-Hilu dan dewan yang dipimpinnya dalam merangkul semua pihak.
Nyala kini menjadi simbol dari gagasan perlawanan terhadap status quo. Apa yang disampaikan al-Hilu menunjukkan betapa Sudan sedang berada di persimpangan jalan sejarahnya. Apakah negara ini akan terpecah, atau justru menemukan bentuk baru yang lebih inklusif, masih menjadi tanda tanya besar.
Sejauh ini, respons resmi dari Khartoum belum terdengar keras. Namun, beberapa pejabat militer dikabarkan telah menyebut pernyataan itu sebagai provokasi. Jika ketegangan terus meningkat, Sudan berisiko terjebak lebih dalam dalam konflik internal yang sudah menghancurkan banyak wilayahnya.
Bagi komunitas internasional, stabilitas Sudan sangat penting. Negara ini menjadi salah satu kunci geopolitik di kawasan Afrika Timur dan memiliki peran strategis di sepanjang Laut Merah. Setiap perubahan besar di Sudan akan memengaruhi peta kekuatan regional.
Kini, semua mata tertuju pada Nyala. Kota yang sebelumnya lebih dikenal sebagai pusat perdagangan lokal itu, kini mendadak masuk dalam percaturan politik global. Waktu yang akan membuktikan apakah pernyataan Abdel Aziz al-Hilu hanya sekadar simbol perlawanan atau benar-benar awal dari lahirnya Sudan yang baru.
Dengan situasi yang serba tidak pasti, Sudan kembali menghadapi babak sejarah yang penuh risiko. Nyala bisa saja menjadi pusat harapan baru, namun bisa juga berubah menjadi titik konflik berikutnya. Yang jelas, pernyataan al-Hilu telah menyalakan percikan besar dalam perjalanan panjang bangsa Sudan.
Jika sebuah pemerintahan paralel muncul di suatu negara, maka konsekuensi paling nyata adalah terjadinya pembelahan di berbagai lembaga dan institusi vital. Pemerintahan tandingan tidak hanya sekadar simbol politik, tetapi juga menciptakan sistem yang berjalan sendiri untuk menunjukkan legitimasi dan kemandirian. Hal ini sering terlihat di negara-negara yang tengah dilanda konflik internal berkepanjangan.
Salah satu bentuk paling penting dari pembelahan tersebut adalah munculnya bank sentral tandingan. Pemerintahan paralel biasanya tidak mengakui otoritas finansial pusat, sehingga mendirikan bank sentral sendiri untuk mengatur mata uang, peredaran uang, serta kebijakan moneter di wilayah yang mereka kuasai. Akibatnya, mata uang negara bisa mengalami dualisme, bahkan menimbulkan kekacauan ekonomi.
Selain sektor keuangan, media juga menjadi arena utama dalam konflik legitimasi. Kehadiran televisi dan radio tandingan biasanya segera muncul untuk menyebarkan narasi versi pemerintahan paralel. Masing-masing pihak akan menggunakan media sebagai alat propaganda untuk memperkuat pengaruhnya dan melemahkan lawan politik. Situasi ini membuat masyarakat terbelah dalam menerima informasi.
BUMN atau perusahaan negara pun sering menjadi objek perebutan kendali. Ketika pemerintahan paralel berdiri, institusi bisnis milik negara bisa terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu mengakui otoritas pemerintah resmi, sementara kubu lain tunduk pada pemerintahan tandingan. Hal ini dapat berakibat fatal pada pengelolaan sumber daya alam, distribusi energi, hingga layanan publik.
Sektor pendidikan juga tidak luput dari dampak. Universitas dan sekolah-sekolah besar biasanya ikut terpecah, baik dari sisi manajemen maupun ideologi. Pemerintahan paralel cenderung mendirikan lembaga pendidikan baru atau menguasai yang sudah ada untuk menyebarkan ajaran politiknya. Akibatnya, kualitas pendidikan bisa terganggu karena lebih banyak digunakan sebagai alat politik daripada ruang belajar.
Lembaga hukum menjadi contoh lain dari fragmentasi. Kehadiran pemerintahan paralel biasanya dibarengi dengan pembentukan pengadilan sendiri. Sistem peradilan ini tidak mengakui keputusan pengadilan pemerintah resmi, sehingga menimbulkan dua otoritas hukum yang saling bertentangan. Kondisi ini membuat masyarakat bingung menentukan mana aturan yang sah.
Tidak hanya itu, lembaga keamanan dan pertahanan juga mengalami pembelahan. Militer, kepolisian, dan aparat keamanan bisa terbelah menjadi dua kesetiaan. Sebagian mendukung pemerintahan resmi, sementara sebagian lainnya bergabung dengan pemerintahan paralel. Hal inilah yang biasanya memicu pertempuran berkepanjangan dan semakin memperparah situasi krisis.
Dalam bidang diplomasi, pemerintahan paralel juga berusaha mendirikan kementerian luar negeri tandingan. Mereka akan mengirimkan delegasi sendiri ke luar negeri untuk mencari pengakuan internasional. Hal ini menimbulkan kebingungan di komunitas global, karena satu negara memiliki dua pemerintahan yang sama-sama mengklaim legitimasi.
Dampak lain yang sering terjadi adalah terpecahnya lembaga keagamaan dan sosial. Pemerintahan paralel biasanya mengangkat tokoh-tokoh baru untuk memimpin organisasi keagamaan, serikat pekerja, hingga kelompok masyarakat sipil. Akibatnya, perpecahan ideologis semakin meluas, merembes ke kehidupan sehari-hari rakyat.
Dengan demikian, berdirinya pemerintahan paralel bukan hanya soal perebutan kursi kekuasaan, tetapi juga menciptakan sistem ganda di hampir semua lini kehidupan. Dari ekonomi, media, pendidikan, hukum, hingga pertahanan, semua terbelah menjadi dua. Situasi ini membuat negara berjalan dalam kekacauan dan sering kali hanya berakhir dengan perang saudara atau intervensi asing.
Baca selanjutnya
