Serangan udara Israel ke berbagai target strategis di Iran kembali menjadi sorotan dunia internasional, bukan hanya karena eskalasi militer yang ditimbulkannya, melainkan juga karena pelanggaran kedaulatan udara negara-negara ketiga seperti Suriah dan Irak. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui melintasi wilayah udara kedua negara tersebut tanpa izin resmi, yang menurut hukum internasional merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip non-intervensi yang dijunjung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Informasi yang beredar dari berbagai sumber menyebutkan bahwa serangan Israel terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran dilakukan dengan menempuh jalur udara dari arah barat. Pesawat-pesawat tempur Israel dilaporkan melintasi wilayah udara Suriah dan Irak dalam operasi ofensif yang dirancang secara rahasia dan presisi tinggi. Pelanggaran ini dilakukan dengan asumsi bahwa pertahanan udara kedua negara tersebut sedang dalam kondisi lemah dan tidak mampu merespons intrusi dalam waktu singkat.
Tindakan ini jelas bertentangan dengan Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4, yang melarang keras setiap negara anggota untuk menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Serangan udara yang melibatkan pelanggaran wilayah udara negara ketiga tanpa deklarasi perang ataupun izin jelas merupakan pelanggaran terhadap norma dan hukum internasional.
Serangan tersebut bukan hanya menciptakan ketegangan antara Israel dan Iran, tetapi juga memunculkan kemungkinan konflik baru di kawasan Timur Tengah yang sudah lama dilanda ketidakstabilan. Suriah dan Irak, meskipun selama ini cenderung diam atas pelanggaran semacam ini, memiliki hak legal untuk membawa kasus ini ke Dewan Keamanan PBB atau Mahkamah Internasional sebagai bentuk protes dan tuntutan atas pelanggaran kedaulatan mereka.
Menurut para analis, Israel telah memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan lemahnya sistem pertahanan udara di Suriah akibat konflik berkepanjangan yang melanda negara tersebut sejak 2011. Runtuhnya pemerintahan pusat di berbagai wilayah membuat Israel lebih leluasa menggunakan ruang udara Suriah untuk berbagai misi militernya, termasuk operasi pengintaian dan penyerangan terhadap milisi pro-Iran.
Sementara itu, Irak sendiri telah beberapa kali menyuarakan kekhawatiran terhadap pelanggaran udara oleh kekuatan asing, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Namun, kondisi keamanan dalam negeri yang belum stabil serta ketergantungan Irak terhadap dukungan militer eksternal membuat protes-protes tersebut hanya bersifat simbolik dan jarang ditindaklanjuti secara konkret dalam ranah hukum internasional.
Meski demikian, dalam skenario yang lebih luas, Suriah dan Irak tetap memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan terhadap Israel, terutama jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur atau korban jiwa di wilayah mereka. Proses ini memang rumit dan panjang, namun bukan tidak mungkin dilakukan jika mendapat dukungan dari negara-negara lain di Dewan Keamanan PBB.
Sebagian pengamat mencurigai bahwa Israel juga mempertimbangkan rute udara lain untuk menjangkau Iran, seperti melalui wilayah udara Yordania atau bahkan jalur utara melalui Azerbaijan. Rute melalui Azerbaijan menjadi sangat menarik perhatian karena letaknya yang strategis, dekat dengan perbatasan Iran, dan diduga memiliki hubungan pertahanan rahasia dengan Israel, meski keduanya tidak secara terbuka mengakui adanya kerja sama militer tersebut.
Namun, menurut laporan terbaru dari sumber diplomatik Amerika Serikat, Israel sempat memberi pemberitahuan kepada Turki sebelum melancarkan serangannya ke Iran. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Israel mungkin sedang mempertimbangkan rute alternatif lain yang lebih aman secara diplomatik, termasuk potensi kerja sama dengan Ankara untuk menggunakan wilayah udaranya secara terbatas.
Keterlibatan Turki dalam hal ini menjadi kontroversial karena negara tersebut merupakan anggota NATO yang secara resmi menyerukan stabilitas kawasan dan menolak penggunaan kekuatan sepihak tanpa mandat internasional. Jika terbukti Turki memfasilitasi atau mengizinkan penggunaan wilayah udaranya, maka Ankara bisa menghadapi tekanan diplomatik dari negara-negara Islam maupun Barat yang menentang serangan unilateral, kecuali Turkiye sudah menjelaskan keberatannya tapi tetap masih dilanggar.
Dalam skenario tertentu, Israel bisa saja menggunakan rute Laut Merah dengan bantuan tanker pengisian bahan bakar di udara untuk menghindari wilayah-wilayah berisiko tinggi. Namun, jalur ini memerlukan logistik yang jauh lebih rumit dan waktu tempuh yang lebih panjang, sehingga Israel cenderung lebih memilih jalur yang lebih langsung, seperti melewati Irak dan Suriah.
Selain masalah teknis militer, pelanggaran ini membuka diskusi besar tentang kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan norma hukum terhadap negara yang memiliki kekuatan militer unggul. Israel selama ini dikenal memiliki kebijakan “ambigu” terhadap operasi militernya di luar negeri, namun kini pola agresi tersebut mulai mendapat sorotan karena eskalasi langsung terhadap Iran.
Pelanggaran wilayah udara Suriah dan Irak bisa menjadi preseden buruk bagi sistem keamanan internasional jika dibiarkan begitu saja. Negara-negara kuat bisa dengan mudah melanggar batas wilayah negara lain dengan dalih keamanan nasional, tanpa melalui proses legal atau konsensus internasional.
Dalam konteks ini, PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya dituntut untuk lebih tegas dan aktif dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Ketidakadilan hukum internasional akan memperburuk krisis kepercayaan terhadap tatanan dunia yang selama ini dibangun pasca Perang Dunia II.
Serangan Israel ke Iran melalui wilayah udara negara ketiga membuktikan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya menyangkut dua negara, tetapi memiliki implikasi luas terhadap stabilitas regional dan internasional. Keberanian Israel melancarkan serangan lintas batas juga memperlihatkan betapa tidak efektifnya mekanisme pencegahan konflik yang ada saat ini.
Apabila Suriah dan Irak memutuskan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau Dewan Keamanan, maka akan terbuka ruang perdebatan yang lebih luas mengenai legalitas dan etika operasi lintas batas tanpa izin. Ini bisa menjadi momentum penting untuk meninjau kembali standar dan norma dalam peperangan modern, khususnya yang melibatkan negara-negara dengan kekuatan militer besar.
Tentu saja, ada pertanyaan besar tentang apakah negara-negara yang lebih lemah seperti Suriah dan Irak memiliki kapasitas diplomatik untuk menantang Israel di panggung internasional. Namun dengan dukungan diplomasi kolektif dari negara-negara lain, skenario ini tetap memiliki potensi untuk menekan Israel agar menghormati kedaulatan wilayah negara-negara tetangga.
Krisis ini menunjukkan bahwa di era modern, peperangan tidak lagi terbatas pada medan tempur terbuka, tetapi juga melibatkan pelanggaran wilayah, perang siber, serta kampanye disinformasi. Dalam situasi seperti ini, menjaga kedaulatan wilayah menjadi tugas yang semakin menantang, terutama bagi negara-negara yang sedang dalam pemulihan konflik.
Dengan semakin kompleksnya konflik antara Israel dan Iran, serta pelanggaran terhadap Suriah dan Irak, dunia kini menyaksikan bagaimana satu konflik bisa menyulut ketegangan global yang jauh lebih besar. Reaksi internasional terhadap pelanggaran ini akan menjadi ujian terhadap eksistensi dan efektivitas sistem hukum internasional yang selama ini dijadikan tumpuan perdamaian dunia.
Dibuat oleh AI