Pemerintah Provinsi Hadramaut mendeklarasikan 3 Januari sebagai Hari Kemenangan menyusul keberhasilan operasi “pengambilalihan markas” di Lembah Hadramaut. Momentum ini ditandai dengan kedatangan Gubernur Hadramaut Salim Ahmed Al-Khanbashi ke Kota Seiyun untuk memastikan stabilitas keamanan dan normalisasi kehidupan masyarakat.
Kunjungan lapangan tersebut dilakukan setelah pasukan “Perisai Tanah Air” resmi mengambil alih sejumlah kamp dan lokasi strategis di wilayah lembah. Langkah ini dimaksudkan untuk mengamankan wilayah serta mengembalikan fungsi negara dalam menjaga ketertiban umum di Hadramaut.
Operasi tersebut berlangsung di bawah pengawasan langsung gubernur, dengan pemantauan Presiden Dewan Kepemimpinan Presiden Rashad Al-Alimi selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dukungan juga datang dari Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi, yang mendorong peralihan kendali keamanan kepada kekuatan lokal Hadramaut.
Hasil operasi ini ditandai dengan keluarnya pasukan Dewan Transisi Selatan dari sejumlah kamp di lembah, digantikan oleh pasukan Perisai Tanah Air. Setelah itu, tanggung jawab pengamanan diserahkan kepada putra-putra daerah Hadramaut sendiri.
Setibanya di Seiyun, Gubernur Al-Khanbashi disambut pejabat daerah, anggota parlemen dan dewan syura, tokoh masyarakat, serta unsur sosial dan adat. Penyambutan tersebut mencerminkan dukungan luas terhadap langkah normalisasi keamanan yang ditempuh pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya, gubernur menegaskan bahwa Hadramaut membuka lembaran baru dalam sejarah modernnya. Ia menyebut hari tersebut sebagai simbol kedaulatan putra daerah dan jaminan keamanan bagi seluruh warga tanpa pengecualian.
Menurut Al-Khanbashi, pengambilalihan tugas keamanan oleh pasukan lokal bukanlah kemenangan satu pihak atas pihak lain. Ia menekankan bahwa langkah tersebut merupakan kemenangan bagi logika negara, hukum, dan stabilitas.
Gubernur juga menegaskan bahwa Hadramaut merupakan satu kesatuan utuh dari pesisir, dataran tinggi, hingga lembah dan gurun. Negara, kata dia, harus menjadi payung yang melindungi seluruh komponen masyarakat.
Sebagai bagian dari perayaan, pemerintah daerah menginstruksikan pengibaran bendera Hadramaut dan menetapkan 3 Januari sebagai Hari Kemenangan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat identitas lokal dalam bingkai negara Yaman.
Al-Khnbshi menyampaikan apresiasi kepada Presiden Rashad Al-Alimi dan Kerajaan Arab Saudi atas dukungan politik dan keamanan yang diberikan. Ia juga memuji kesadaran masyarakat Hadramaut yang dinilai berhasil menghindarkan wilayah tersebut dari konflik terbuka.
Gubernur menilai persatuan warga, peran tokoh adat, dan sikap menahan diri berbagai komponen sosial sebagai faktor utama keberhasilan operasi ini. Menurutnya, kebersamaan tersebut menjadi penghalang utama bagi upaya-upaya destabilisasi.
Dalam rangkaian kunjungannya, Al-Khnbshi melakukan inspeksi ke sejumlah fasilitas vital. Ia meninjau Istana Kepresidenan di Seiyun, Bandara Internasional Seiyun, serta berbagai instalasi keamanan dan layanan publik.
Ia menekankan kepada pasukan Perisai Tanah Air dan aparat keamanan agar tetap waspada dan menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab tinggi. Perlindungan warga dan harta benda masyarakat disebut sebagai prioritas utama.
Di akhir kunjungan, gubernur menyerukan seluruh pegawai negeri di wilayah lembah dan pesisir Hadramaut untuk kembali bekerja secara normal. Pemerintah daerah, katanya, berkomitmen menggerakkan kembali roda pembangunan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, dinamika keamanan di Hadramaut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di wilayah selatan lainnya. Pemerintah pusat Yaman menyampaikan keprihatinan atas pembatasan mobilitas warga di jalur Taiz–Aden.
Presiden Republik Yaman mengirimkan pesan tegas kepada Dewan Transisi Selatan terkait langkah-langkah sepihak yang dinilai membatasi pergerakan warga menuju Aden. Pemerintah menilai kebijakan tersebut melanggar konstitusi dan kesepakatan Riyadh.
Pembatasan lalu lintas warga, termasuk penahanan keluarga, pasien, dan pelajar, disebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan tersebut merusak perdamaian sosial dan menciptakan diskriminasi wilayah.
Laporan juga menyebut adanya penangkapan dan penculikan di Aden oleh pasukan sabuk keamanan. Pemerintah pusat menilai tindakan tersebut berada di luar kerangka hukum dan mengancam kebebasan pribadi warga.
Pemerintah Yaman mendesak Dewan Transisi Selatan untuk segera mencabut pembatasan dan menghormati institusi negara. Langkah-langkah sepihak diminta dihentikan demi menjaga persatuan dan supremasi hukum.
Selain itu, pemerintah menyerukan kepada organisasi hak asasi manusia dan media untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran tersebut. Negara menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi warga sipil dan menjamin kebebasan bergerak di seluruh wilayah Yaman.