Gaza Peace Summit muncul sebagai respons atas krisis kemanusiaan akut pasca genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Agenda utamanya adalah menghentikan penderitaan warga sipil, mendorong gencatan senjata, serta membuka jalur bantuan kemanusiaan yang selama ini terhambat oleh konflik berkepanjangan.
Forum ini menempatkan isu kemanusiaan sebagai titik awal, bukan kalkulasi geopolitik jangka panjang. Fokusnya adalah keselamatan warga Gaza, pemulihan infrastruktur dasar, dan perlindungan hukum internasional terhadap penduduk sipil.
Dalam kerangka tersebut, Gaza Peace Summit diposisikan sebagai upaya meredam eskalasi, bukan memberi legitimasi politik atau militer kepada pihak mana pun dan bukan pula upaya menghentikan penyelidikan pengadilan internasional. Esensi summit ini adalah menghentikan kekerasan, bukan merasionalisasi kekerasan lanjutan.
Karena itu, muncul kekhawatiran serius ketika hasil atau narasi pasca-summit berpotensi dibelokkan. Jika setelah pertemuan justru terjadi serangan lanjutan terhadap warga Gaza, maka semangat utama Gaza Peace Summit akan kehilangan makna moral dan politiknya, sekitar 400 warga Palestina tewas dibantai Israel usai gencatan senjata itu.
Gaza Peace Summit tidak dirancang untuk membenarkan operasi militer atas nama stabilitas. Sebaliknya, ia menuntut agar semua pihak menahan diri dan mematuhi prinsip perlindungan warga sipil sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional.
Berbeda dengan itu, Abraham Accord merupakan kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab. Fokus utamanya bukan pada penyelesaian konflik Palestina, melainkan pembukaan hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan antarnegara.
Abraham Accord lahir dari logika geopolitik regional, khususnya kepentingan stabilitas, kerja sama ekonomi, dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Isu Palestina dalam kesepakatan ini sering ditempatkan sebagai variabel sekunder.
Inilah perbedaan mendasar antara keduanya. Gaza Peace Summit berbicara tentang penderitaan rakyat Palestina secara langsung, sementara Abraham Accord berbicara tentang relasi antarnegara yang sering kali melompati akar konflik Palestina-Israel.
Kritik terhadap Abraham Accord muncul karena kekhawatiran bahwa normalisasi dilakukan tanpa prasyarat keadilan bagi Palestina. Banyak pihak menilai kesepakatan tersebut melemahkan posisi tawar Palestina dalam perjuangan diplomatiknya.
Lebih jauh, terdapat kekhawatiran bahwa Abraham Accord bisa dimanfaatkan sebagai jalan tidak langsung menuju agenda neokolonialisme “Greater Israel”. Kekhawatiran ini muncul ketika normalisasi tidak disertai tekanan nyata untuk menghentikan pendudukan dan ekspansi wilayah.
Jika normalisasi hanya memperkuat posisi Israel tanpa batasan politik yang jelas, maka risiko ketimpangan kekuasaan akan semakin besar. Dalam situasi seperti itu, Palestina justru berpotensi semakin terpinggirkan secara politik dan diplomatik.
Sebaliknya, Gaza Peace Summit secara normatif menuntut akuntabilitas. Ia mengandaikan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas reruntuhan rumah warga sipil dan blokade berkepanjangan.
Namun, Gaza Peace Summit juga menghadapi tantangan besar. Tanpa komitmen nyata dari para aktor kuat, summit ini berisiko hanya menjadi simbol empati tanpa dampak struktural di lapangan.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar Gaza Peace Summit tidak direduksi menjadi sekadar alat legitimasi politik. Serangan pasca-summit terhadap Gaza akan merusak kredibilitas semua pihak yang terlibat dalam forum tersebut.
Hal yang sama berlaku pada Abraham Accord. Normalisasi tidak boleh berubah menjadi mekanisme pembiaran atas pelanggaran hukum internasional atau ekspansi sepihak yang mengancam solusi dua negara.
Kedua inisiatif ini sejatinya bergerak di jalur yang berbeda. Gaza Peace Summit berangkat dari kemanusiaan, sementara Abraham Accord berangkat dari kepentingan strategis negara.
Masalah muncul ketika garis batas itu menjadi kabur. Ketika diplomasi kemanusiaan dipakai untuk menutupi kekerasan, atau diplomasi normalisasi dipakai untuk memperluas dominasi, maka kepercayaan publik internasional akan runtuh.
Timur Tengah tidak kekurangan forum dan kesepakatan, tetapi kekurangan konsistensi moral dan politik. Perbedaan antara Gaza Peace Summit dan Abraham Accord justru menegaskan pentingnya kejelasan tujuan sejak awal.
Pada akhirnya, perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai melalui simbol semata. Gaza membutuhkan perlindungan nyata, sementara kawasan membutuhkan kesepakatan yang tidak mengorbankan keadilan demi stabilitas semu.
Jika Gaza Peace Summit dan Abraham Accord terus diperlakukan secara jujur sesuai mandatnya masing-masing, keduanya bisa memiliki peran positif. Namun jika diselewengkan, keduanya justru berpotensi memperpanjang konflik yang ingin mereka akhiri.
Baca selanjutnya