"Menarik memang jika Indonesia berhasil melaksanakan pemilu serentak pada tingkat pusat ataupun daerah, hal ini akan sangat menghemat biaya pemilu namun belum tentu menghasilkan pemimpin (legislatif dan eksekutif) seperti yang diinginkan rakyat. Iklim demokrasi yang berhasil di bangun di Indonesia sudah memberikan efek positif dalam bernegara walaupun semua ekspresi belum tersalurkan," kata Khairuddin Siregar, PhD, dalam sebuah diskusi di grup whatsapp Alumni India dan Asia Selatan, beberapa waktu lalu.
Doktor lulusan salah satu universitas di New Delhi ini membandingkan sistem pemilu Indonesia dengan India yang sudah lebih matang.
"Dalam pengamatan kami yang terjadi di India, pemilu di daerah maupun pusat pelaksanaannya bahkan telah dibagi dalam beberapa fase -menghasilkan proses pemilu yang lama namun penghitungan cepat dengan mempergunakan teknologi- tidak dilakukan serentak. Hasilnya juga belum memberikan makna positif mengejawantahkan keinginan rakyat," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah India dalam proses pelaksanaan pemilu terus memperbaiki kebijakan maupun teknologinya untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik.
"India tetap mempertahankan demokrasi mengalir sesuai keinginan rakyat dan tidak latah mengubahnya untuk menciptakan pemilu serentak. India menyadari bahwa pemilu memerlukan biaya mahal namun dengan apa yang sudah ada terus diperbaiki termasuk memanfaatkan teknologi," tambahnya.
Pak Khair, nama panggilannya, bahkan melontarkan pertanyaan untuk mengajak anggota grup menyadari fakta seputar pemilihan umum, "Ada pertanyaan menggelitik apakah pemilu serentak akan menghasilkan legislatif dan eksekutif yang lebih baik?," tanyanya.
Dia menjelaskan, setelah tahun politik India, negara ini di tahun 2014 berhasil memilih Perdana Menteri, India juga melaksanakan pemilu ulang di Delhi bulan Februari 2015 dan pemilu “by election” di Meghalaya bulan Juni 2015 serta akan dilaksanakan pemilu Bihar bulan Oktober 2015. Belum lagi pemilu untuk Wali Kota yang dilaksanakan di beberapa negara bagian termasuk Delhi.
Dijelaskan juga, apapun sistemnya, para pengambil kebijakan di negeri ini harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Mereka didorong untuk dapat memastikan bahwa sistem yang digunakan harus memiliki keterwakilan rakyat dalam menentukan siapa pemimpin mereka.
"Intinya sih kita coba mengembangkan apa yang sudah kita miliki dan laksanakan dengan perubahan perlahan dan mantap, tidak sekaligus melaksanakan pemilu serentak dan hasilnya belum tentu juga memberikan kepuasan bagi rakyat. Seandainya wakil kita di MPR, DPR, DPRD berpikir membumi dan untuk kesejahteraan semua, serta tidak menciptakan saling curiga biarkan rakyat yang menjadi pintar untuk memilih wakilnya. Serentak atau tidak bukanlah jaminan, mungkin menghemat biaya bisa jadi, namun kedekatan rakyat kepada pemimpin atau sebaliknya kedekatan pemimpin kepada rakyat akan menentukan kinerja pemerintah. Urung rembuk untuk bersama," katanya.